Daftar Proyek Tol Berpotensi Mangkrak Imbas Efisiensi Anggaran KemenPU

JAKARTA – Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU (Pekerjaan Umum), Rachman Arief Dienaputra mengungkapkan sejumlah proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) akan terdampak imbas efisiensi anggaran dari Pagu Awal 110,95 triliun menjadi Rp50,48 triliun.

Rachman Arief menjelaskan salah dampak terhadap proyek adalah dengan melakukan pertimbangan atau evaluasi ulang pada proyek KBPU yang memerlukan dukungan pemerintah, baik dukungan konstruksi atau pembebasan lahan.

“Kemarin saya lapor pak Menteri, pada saat ada kebutuhan dukungan konstruksi yang cukup besar, itu harus kita evaluasi dulu. Karena kan kita alokasinya sekarang sedang terbatas,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR, dikutip Sabtu (15/2/2025).

Beberapa proyek yang berpotensi mangkrak imbas adanya efisiensi anggaran Kementerian PU misalnya rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi yang berlokasi di pulau Dewata Bali. Proyek ini dinilai memerlukan dukungan konstruksi dari pemerintah yang tidak kecil sehingga masuk dalam evaluasi ulang rencana pembangunan proyek.

Wacana pembangunan jalan tol ini sudah ada sejak era Presiden Ke-7 Joko Widodo, yang akan menghubungkan wilayah Bali bagian selatan dengan Bali bagian Utara. Pada dokumen awal, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi rencananya terbagi menjadi 3 Seksi. Dengan Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km.

“Kita evaluasi dulu (pembangunan tol Gilimanuk – Mengwi), kalau saya bilang tidak jadi dibangun, mungkin siapa tahu berubah ya. Misal dari Pemerintah, oh itu dibutuhkan karena buat Bandara Bali Utara, atau untuk pengembangan kawasan Bali yang dibutuhkan,” tambahnya.

Senasib, Rencana pembangunan Jalan tol Getaci (Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis) terancam batal untuk dibangun. Sebab memerlukan dukungan konstruksi cukup besar dari Pemerintah sehingga rencana tersebut masih dievaluasi ulang.

Proyek tol Getaci memiliki panjang 103,3 Km dengan perkiraan nilai investasi Rp37,64 triliun. Pembangunan jalan tol ini menggunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), penyediaan lahan ditanggung pemerintah lewat status PSN, sedangkan biaya konstruksi akan dibebankan kepada investor.

“Misalnya dia diperlukan untuk mempercepat koneksi dari Kota Bandung ke Timur Bandung, atau ke Garut, Tasik, Ciamis, itu diminta untuk dihidupkan lagi, itu bisa dihidupkan lagi. Tapi kita perlu evaluasi lagi, karena itu dukungan konstruksinya sangat besar,” kata Rachman Arief.