APJATI Minta DPR Tinjau Ulang Kenaikan Jaminan Deposito P3MI

JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( APJATI ) meminta DPR meninjau ulang rencana kenaikan jaminan usaha berupa deposito bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ( P3MI ). Kenaikan ini diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya pada Pasal 55, yang menetapkan kenaikan nilai deposito dari Rp1,5 miliar menjadi Rp3 miliar atau naik 100%.

Ketua Umum APJATI Said Saleh Alwaini menilai, kebijakan ini akan memberatkan pelaku usaha penempatan tenaga kerja migran di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

“Saat ini, bisnis penempatan pekerja migran tidak sedang dalam kondisi baik. Ditambah dengan ketidakstabilan global akibat perang Rusia-Ukraina, meningkatnya ketegangan di Gaza, dan konflik di Laut China Selatan, kenaikan deposito ini justru akan semakin membebani pengusaha,” ujar Said kepada media, Jumat (7/3/2025).

Dia juga memperingatkan bahwa jika aturan ini diterapkan, banyak perusahaan penempatan PMI akan gulung tikar. Dampaknya, target penempatan 400.000–500.000 pekerja migran sepanjang 2025 yang dicanangkan Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding bisa terhambat. Kebijakan ini menurutnya berpotensi menghambat program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta merugikan perekonomian nasional.

“Belum ada bukti bahwa kenaikan deposito akan memperkuat perlindungan PMI. Sebaliknya, kebijakan ini hanya akan memperburuk situasi bagi P3MI yang sudah menghadapi berbagai tantangan regulasi dan pasar global,” tegasnya.

Karena itu, APJATI mendesak DPR dan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Dia berharap regulasi yang dibuat tetap mendukung keberlangsungan industri penempatan pekerja migran serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja migran Indonesia.

(fjo)